Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

Adapun Ringkasan Tugas :

Menyusun konsep kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan rencana/program pembangunan daerah,penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan kegiatan Perencanaan Wilayah, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi serta Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Rincian Tugas :

  • Menyusun konsep kebijakan strategis,fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perencanaan Wilayah, Pekerjaan Umum, Permukiman dan Transportasi serta Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  • Menyusun konsep kebijakan dan mengkaji kebijakan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ditingkat nasional serta menyelaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah;
  • Menyusun konsep kebijakan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur daerah melalui koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan,Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Perencanaan dan Litbang, Penanggulangan Bencana, Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
  • Menyusun konsep kebijakan strategis dan kebijakan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
  • Menyusunkonsep kebijakandan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi; f. Menyusun konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ;
  • Menyusun konsep kebijakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, non -pemerintah, swasta dan media ;
  • Menyusun konsepkebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi , termasuk mengakomodirusulan para pihak dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ;
  • Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ;
  • Menyusun konsepkesepakatanAPBD dengan DPRD di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ;
  • Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dengan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ;
  • Mengoordinasikan dan m enyusun konsep kerjasamaantar daerahdi bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur ;
  • Menyusun konsep kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota di bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
  • Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
  • Menyusun konsep usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
  • Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi :

  • Penyusunan konsep kebijakan strategis perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
  • Penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
  • Pengendalian, monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;
  • Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur;dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.